SURABAYA, sanubari.co.id - High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 15 Juli 2025. Forum itu terlaksana kolaborasi antara pemerintah provinsi Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim.
“Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja” merupakan tema yang diangkat dalam rapat tersebut. Dihadiri lebih dari 180 peserta. Mulai dari jajaran pemimpin kabupaten/kota se-Jatim.
Baca Juga: Kabar Dahlan Iskan Tersangka Simpang Siur, Pengacara: Ada Upaya Penggiringan Opini
Seperti 20 bupati/wali kota, empat wakil bupati, tiga sekretaris daerah, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bapenda dari 38 kabupaten/kota. Serta seluruh anggota forum investasi dan undangan.
Kegiatan itu diawali dengan penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Jatim dan dinas serupa di jajaran kabupaten/kota se-Bumi Mojopahit. Hal itu dilakukan sebagai simbol penguatan sinergi pelayanan investasi. Serta peningkatan realisasi penanaman modal secara inklusif.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan capaian strategis dari forum tersebut. Termasuk terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp 57,5 triliun.
Serta 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024. Adhy juga menekankan aspek keamanan dan kenyamanan investasi di Bumi Mojopahit.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, komitmen kuat pemprov Jatim dalam mendorong percepatan investasi yang inklusif dan aman. Serta dapat berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.
“Melalui HLM ini, kami ingin memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi secara langsung menyentuh sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja luas,” kata Gubernur Khofifah.
Suasana HLM forum investasi Jatim 2025, di Gedung Negara Grahadi, Selasa 15 Juli 2025.
Bahkan, pemprov Jatim secara aktif memfasilitasi sinergi antara pemerintah daerah dan investor. Termasuk memastikan iklim investasi yang aman dan terbebas dari praktik premanisme.
“Kami menggandeng Polda Jatim. Hal itu kami lakukan agar jaminan keamanan investasi benar-benar nyata dan terstruktur,” tegasnya.
Khofifah pun menekankan pentingnya percepatan investasi. Mulai dari penanaman modal asing (PMA). Sampai pada penanaman modal dalam negeri (PMDN). Khususnya pada sektor proyek strategis nasional (PSN).
Baca Juga: Dahlan Iskan Diberitakan Jadi Tersangka, Penasihat Hukum: Tak Ada Surat Resmi
Seperti halnya tebu dan sapi perah yang mendukung ketahanan pangan nasional. Ia juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, dan efisiensi logistik. Serta konsistensi terhadap komitmen bersama sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi bukti bahwa Jawa Timur terus memantapkan diri sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi sebagai motor utama transformasi struktural dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas dan keamanan objek vital.
Ia juga meminta kepada para investor agar mematuhi seluruh prosedur dan regulasi perizinan. Sehingga dapat terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
Forum juga menghadirkan paparan dari beberapa kepala daerah terkait potensi dan tantangan investasi di daerah masing-masing.
Seperti Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang menyiapkan lahan 6.000 hektar. Area itu diberikan untuk sektor industri maritim dan pariwisata. Ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur penunjang.
Baca Juga: Khofifah: Kampung Pandu Lamongan Jadi Model Pertanian Terpadu Berkelanjutan
Lalu ada Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono yang menekankan kekuatan logistik, ketersediaan lahan luas, dan upah tenaga kerja yang kompetitif. Namun ia juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas lembaga.
Juga Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang menekankan efisiensi biaya investasi. Serta pentingnya perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim menekankan, investasi adalah kunci peningkatan produktivitas. Serta dapat menciptakan lapangan kerja.
“Meski memiliki infrastruktur dan pasar yang kuat, kita harus ada ruang peningkatan pada sektor tenaga kerja, digitalisasi, dan sistem keuangan. Sehingga dapat mencapai investasi yang lebih optimal dan inklusif,” terangnya.
Salah satu momen penting dalam forum ini adalah deklarasi bersama bebas Pungli dan Premanisme. Ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, serta para bupati dan wali kota se-Jatim. Langkah ini menjadi landasan moral dan hukum untuk menjaga iklim investasi yang bersih dan kondusif. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
