JAKARTA, sanubari.co.id – Pegiat antikorupsi sekaligus pengusaha asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy dukung agenda besar Presiden RI Prabowo Subianto. Yakni membentuk Komite Reformasi Polri.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Lilur, reformasi di tubuh Polri merupakan langkah tepat untuk menjawab tuntutan publik. Sekaligus memperkuat profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Baca Juga: Balad Grup Luncurkan Roadmap Bisnis, Siap Jadi Raja Lobster Dunia
“Kita semua cinta Polri. Tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Reformasi ini momentum penting agar Polri makin dipercaya masyarakat,” ujar Gus Lilur, Senin 29 September 2025.
Desak Penanganan Kasus Tambang Ilegal di Madura
Namun di balik dukungan itu, Gus Lilur juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik tambang ilegal di Jawa Timur. Khususnya di Madura.
Ia menekankan agar kepolisian memberi perhatian serius pada kasus dugaan pertambangan galian C di kawasan wisata religi Asta Tinggi, Sumenep.
Baca Juga: Gus Lilur: Saatnya Aktivis Abad 21 Pimpin Gerakan, Bukan Aktivis 98
“Perlu penanganan serius. Jangan sampai dibiarkan, karena selain merusak lingkungan, ini juga merugikan masyarakat,” tegasnya.
Laporan Yayasan Panembahan Somala
Dugaan tambang ilegal tersebut telah dilaporkan pihak Yayasan Panembahan Somala (YPS). Ketua YPS RB Moh Amin mengungkapkan, pihaknya telah dua kali melayangkan laporan resmi.
Pertama ke Polres Sumenep pada 6 Februari 2023 dengan Nomor: 03/YPS/III/2023, dan kedua ke Polda Jatim pada 19 Juni 2024 dengan Nomor: 17/YPS/VI/2024.
Baca Juga: Dolomit Jadi Aset Strategis, Ini Permintaan Gus Lilur...
Meski laporan itu sudah ditindaklanjuti hingga pengecekan lapangan oleh Polres Sumenep pada 30 Desember 2024, aktivitas pertambangan disebut tetap berlanjut hingga September 2025. “Kami punya bukti foto dan video alat berat yang masih beroperasi,” tegas Amin.
Harapan Tegaknya Hukum
Gus Lilur menilai, penanganan kasus tambang ilegal di Sumenep harus menjadi ujian nyata bagi komitmen reformasi Polri. “Reformasi bukan hanya soal aturan di atas kertas, tapi juga keberanian menegakkan hukum di lapangan. Polisi harus bertindak tegas,” terangnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
