Pentingnya Penataan Ruang untuk Cegah Bencana di Masa Depan

ATR/BPN Akan Tinjau Ulang Tata Ruang Tiga Provinsi Pascabanjir Bandang

avatar Robby
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat ditemui awak media, di Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Selasa, 2 Desember 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat ditemui awak media, di Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Selasa, 2 Desember 2025.

SEMARANG, sanubari.co.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengevaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai karakter lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana di kemudian hari.

Baca Juga: Warga Bontang Antusias Berdonasi, Gerindra Kumpulkan Rp 30 Juta untuk Korban Bencana Alam di Sumatra

“Kalau tahap tanggap darurat sudah selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujar Nusron saat ditemui usai mengisi acara Indonesia Punya Kamu di Universitas Diponegoro (UNDIP), Jawa Tengah, Selasa, 2 Desember 2025.

Nusron menjelaskan, pendekatan serupa pernah diterapkan pemerintah dalam penanganan banjir Jakarta. Ketika itu, penataan kembali pola ruang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi, Kementerian PUPR, dan berbagai pemangku kepentingan. 

Evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perubahan pada sejumlah kawasan yang dianggap tidak adaptif terhadap kondisi lingkungan dan potensi bencana.

Evaluasi tata ruang di Sumatera nanti akan melibatkan pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Baca Juga: Menteri ATR Nusron Wahid: Distribusi Tanah Harus Lebih Adil

Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan kementerian lintas sektor. Nusron menegaskan, penyesuaian tata ruang harus dilakukan secara kolaboratif agar tidak berhenti pada dokumen administratif semata, tetapi benar-benar melindungi masyarakat melalui kebijakan ruang yang tepat.

Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan tata ruang sebagai instrumen pencegahan bencana. Banyak kejadian banjir dan longsor, kata Nusron, berakar dari pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan daya dukung lingkungan. 

Melalui evaluasi pasca bencana, pemerintah berharap tidak hanya membenahi wilayah terdampak, melainkan juga memperkuat sistem tata ruang yang lebih defensif terhadap risiko bencana di masa depan.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Minta Pemda se-Bali Prioritaskan Sertifikasi Tanah Masyarakat Rentan

Di akhir keterangannya, Nusron menyampaikan belasungkawa bagi para korban di tiga wilayah Sumatera tersebut. 

“Kita doakan saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir di Sumatera. Semoga yang wafat diterima Allah, dosanya diampuni, dan amalnya diterima. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, dan bencana ini segera mereda tanpa meluas ke daerah lain,” ujarnya.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam acara di UNDIP, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri. (*)

Berita Terbaru