SEMARANG, sanubari.co.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, distribusi tanah harus berlangsung adil. Tujuannya agar pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberi kesempatan setara bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Sertifikasi Rumah Gratis untuk MBR
“Di Indonesia ini ada 190 juta hektar tanah. Struktur ketidakadilan kepemilikan tanah menciptakan ketimpangan sosial, menciptakan ketidakadilan di Indonesia. Saat ini sedang kita perbaiki,” ujar Nusron saat menjadi pemateri dalam acara Indonesia Punya Kamu di Universitas Diponegoro (UNDIP), Jawa Tengah, Selasa, 2 Desember 2025.
Kementerian ATR/BPN mengemban mandat Presiden Prabowo Subianto. Yakni menata ulang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi pelaku usaha. Penataan itu dilakukan berdasarkan tiga prinsip: keadilan, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.
Ia menekankan, penyesuaian ini tidak dimaksudkan menghambat investasi. Melainkan menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan usaha. Agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelompok yang rentan secara hukum maupun ekonomi.
Menurut Nusron, penataan ulang bukan semata urusan administratif, tetapi koreksi kebijakan. Sehingga negara hadir kepada mereka yang paling membutuhkan. Reforma agraria, kata dia, harus memprioritaskan petani, masyarakat lokal, dan kelompok yang selama ini kesulitan mengakses lahan produktif.
Baca Juga: RUU Pertanahan Akhiri Tumpang Tindih
Distribusi tanah yang lebih adil diyakini dapat memperkuat stabilitas sosial. Serta meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Kami sebagai Menteri ATR/Kepala BPN atas perintah Bapak Presiden Prabowo harus berdiri tegak di atas keadilan rakyat untuk menjamin itu semua,” tutur Nusron.
Acara Indonesia Punya Kamu merupakan inisiatif Garuda TV dengan tema “Membangun Masa Depan Lewat Inovasi, Energi, Keuangan, dan Kesehatan Mental”. Ratusan mahasiswa memenuhi Muladi Dome UNDIP untuk menyimak paparan Menteri Nusron.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pemulihan Aset Pertanahan
Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri.
Hadir pula Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin; Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo; serta civitas academica UNDIP. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
