SURABAYA, sanubari.co.id - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) kembali mendapat pengakuan sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dengan kinerja keterbukaan informasi publik terbaik di Jawa Timur.
Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur bahkan menyebut SIER sebagai satu-satunya BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai konsisten menjalankan tata kelola informasi publik secara informatif, transparan, dan sesuai standar nasional.
Baca Juga: Kejati Jatim dan PT PWU Teken Kerja Sama Pemulihan Aset
Pernyataan itu disampaikan Komisioner KI Jawa Timur M. Sholahuddin dalam forum “Diskusi Indrapura” bersama wartawan di DPRD Jawa Timur beberapa waktu lalu. Menurut dia, kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD Jawa Timur masih memprihatinkan.
Dari 11 BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Sholahuddin, hanya SIER yang rutin mengikuti monitoring dan evaluasi (monev), aktif memperbaiki tata kelola layanan informasi, serta konsisten membangun sistem digitalisasi informasi publik.
“Jadi, satu-satunya BUMD milik Pemprov Jatim yang informatif dan bagus hanya PT SIER. Yang lain nilainya rata-rata di bawah 20,” ujar Sholahuddin yang akrab disapa Cak Hud.
Ia menegaskan penilaian tersebut dilakukan secara objektif dan mengacu pada indikator resmi dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) mengenai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
“Bukan karena saya kenal dengan direkturnya atau bagaimana. Tetapi karena indikator enam jenis layanan informasi, kualitas informasi, komitmen pimpinan, digitalisasi, hingga sarana dan prasarana layanan publik PT SIER memang sudah memenuhi standar,” katanya.
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025, SIER mencatat capaian tertinggi di kategori BUMD Jawa Timur. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) perusahaan mencapai 82,14.
Adapun nilai verifikasi faktual atau visitasi sebesar 90,14, sedangkan nilai presentasi dan wawancara mencapai 95,33. Capaian tersebut memperkuat posisi SIER sebagai role model keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD Jawa Timur.
Tak hanya unggul dalam keterbukaan informasi, SIER juga mencatat sejumlah capaian strategis dalam pengembangan kawasan industri dan kontribusi ekonomi daerah.
Sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Jawa Timur, SIER terus memperluas transformasi digital layanan industri, memperkuat sistem pelayanan investasi terpadu, serta mengembangkan konsep green industry dan smart industrial estate.
Kawasan industri yang dikelola SIER di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis nasional dengan ratusan tenant industri nasional maupun multinasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, SIER juga aktif mendukung investasi manufaktur, logistik, dan industri berbasis ekspor yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
Selain itu, perusahaan tersebut juga meraih sejumlah penghargaan nasional di bidang tata kelola perusahaan, pelayanan investasi, serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Di sisi lain, KI Jawa Timur menilai rendahnya kepatuhan sebagian besar badan publik terhadap keterbukaan informasi dipengaruhi belum adanya regulasi daerah yang mengikat secara kuat.
Baca Juga: Kupu-kupu Robotik SIER Curi Perhatian di Surabaya Vaganza 2026
Karena itu, KI Jawa Timur mendorong DPRD Jawa Timur segera menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami mendorong kenapa perda keterbukaan informasi itu penting, karena selama ini belum ada regulasi yang benar-benar mengatur sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan keterbukaan informasi,” ujar Cak Hud.
Menurut dia, keberadaan perda akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan di era digitalisasi informasi.
Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali yang dinilai lebih maju karena telah memiliki regulasi daerah terkait keterbukaan informasi publik.
“Kalau ada perda, maka ada sanksi dan reward yang jelas. Misalnya, badan publik yang tidak menjalankan layanan informasi bisa dikenai pengurangan anggaran. Sebaliknya, yang menjalankan tata kelola informasi dengan baik bisa diberikan insentif,” katanya.
Cak Hud menambahkan, selama ini KI Jawa Timur bahkan harus aktif mendatangi sejumlah BUMD untuk mendorong mereka mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Namun, hasilnya dinilai masih minim.
“Nah, PT SIER ini yang rutin ikut sosialisasi, rutin memperbaiki website, rutin ikut monev, dan nilainya selalu bagus. Ini yang seharusnya menjadi contoh bagi BUMD lain,” ujarnya.
Baca Juga: BPBD Jatim Dropping Air Bersih Antisipasi Kekeringan
Ia menegaskan keterbukaan informasi publik bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, ini kewajiban seluruh badan publik, termasuk BUMD,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER Jefri Ikhwan Ma’arif mengatakan capaian keterbukaan informasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik secara berkelanjutan.
Menurut dia, keterbukaan informasi bukan hanya bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bentuk komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, SIER selama ini terus melakukan pembenahan, mulai dari penguatan sistem digitalisasi informasi, optimalisasi website perusahaan, peningkatan kualitas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga evaluasi berkala berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KI Jawa Timur.
“Alhamdulillah, SIER terus berupaya mengambil peran aktif sebagai BUMD yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik di Jatim. Kami berharap seluruh stakeholder dapat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses terkait perusahaan maupun berbagai program yang dijalankan SIER,” ujarnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
