Menjaga Marwah NU dari Bayang-Bayang Kekuasaan

SURABAYA, sanubari.co.id - Menjelang Muktamar ke-35, suasana di tubuh Nahdlatul Ulama mulai menghangat. Nama-nama calon bermunculan. Silaturahmi politik semakin intens. Poros-poros mulai membaca arah dan menghitung kekuatan.

Sebagian bergerak terbuka, sebagian lain bekerja dalam ruang-ruang sunyi. Bagi organisasi sebesar NU, dinamika seperti ini sesungguhnya bukan hal baru. Muktamar selalu menjadi arena pergulatan gagasan, pengaruh, dan kepemimpinan.

Namun belakangan muncul satu hal yang terasa mengusik: bayang-bayang kekuasaan negara yang dinilai terlalu jauh masuk ke dalam rumah NU.

Percakapan tentang siapa yang direstui penguasa. Siapa yang dekat dengan presiden. Siapa yang didukung jaringan negara. Hingga siapa yang dianggap “aman” bagi kekuasaan, mulai terdengar di berbagai sudut.

Seolah-olah Muktamar NU hanya dapat berlangsung mulus jika memperoleh lampu hijau dari negara. Sebagai warga nahdliyin, cara pandang seperti itu terasa bukan hanya keliru, melainkan juga menyakitkan secara historis.

NU bukan organisasi yang lahir dari rahim kekuasaan negara. Sebaliknya, republik ini berdiri antara lain karena jasa para ulama NU. Karena itu terasa janggal apabila pemimpin NU seakan harus lebih dulu memperoleh restu penguasa.

Sementara negara yang dipimpin penguasa tersebut turut didirikan oleh para kiai NU. Kita kerap terlalu mudah melupakan sejarah. Padahal republik ini tidak dibangun semata oleh pidato para nasionalis di kota-kota besar, melainkan juga oleh doa, fatwa, dan darah para kiai di pesantren-pesantren kampung.

Ketika republik belum memiliki tentara yang kuat, birokrasi yang mapan, bahkan legitimasi yang kokoh di mata rakyat, para ulama NU telah lebih dahulu menjaga Indonesia melalui pengaruh moral mereka.

Hubungan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan KH Hasyim Asy'ari menjadi salah satu contoh penting. Bung Karno berkali-kali datang meminta pandangan kepada Hadratus Syeikh.

Dalam berbagai catatan sejarah, para pemimpin republik memahami bahwa dukungan ulama NU bukan sekadar dukungan politik, melainkan legitimasi moral bagi berdirinya Indonesia.

Yang datang kepada kiai adalah presiden, bukan sebaliknya.

Di sana ada adab, ada kesadaran sejarah, dan ada penghormatan bahwa ulama bukan subordinasi kekuasaan, melainkan sumber moral bangsa. Sejak awal, NU memang mengambil posisi itu: dekat dengan rakyat, dekat dengan negara, tetapi tidak tunduk menjadi alat negara.

Peran historis NU mencapai salah satu puncaknya melalui Resolusi Jihad. Ketika Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dan republik berada di ujung tanduk, para ulama NU mengambil keputusan besar: mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya fardhu ‘ain.

Banyak orang hari ini mengenang Resolusi Jihad sebatas simbol seremonial. Padahal dampaknya begitu besar. Dari resolusi itu lahir gelombang perlawanan rakyat yang luas.

Pesantren berubah menjadi pusat konsolidasi perjuangan. Santri turun ke medan perang. Laskar Hizbullah dan Sabilillah bergerak bersama rakyat mempertahankan republik.

Para Indonesianis seperti Benedict Anderson dan Martin van Bruinessen berkali-kali menunjukkan bagaimana jaringan pesantren dan ulama tradisional menjadi kekuatan sosial yang sangat menentukan dalam mempertahankan republik pada fase awal kemerdekaan.

Namun ada satu hal penting yang kerap dilupakan: setelah republik berdiri, para kiai itu tidak berebut kekuasaan. Mereka tidak menjadikan jasa perjuangan sebagai alat untuk menguasai negara.

Banyak yang kembali ke pesantren, kembali mengajar, dan kembali membina umat. Mereka ikut mendirikan republik, tetapi tidak rakus terhadap republik. Di situlah letak kebesaran moral NU.

Karena itu, munculnya gejala campur tangan kekuasaan dalam dinamika Muktamar NU hari ini menimbulkan keprihatinan. Baik dalam bentuk pengkondisian dukungan, pembentukan poros politik, penggunaan jaringan birokrasi, maupun upaya mempengaruhi arah kepemimpinan PBNU.

Bagi sebagian orang, mungkin hal itu dianggap lumrah. Politik memang selalu berusaha mencari pengaruh. Namun bagi NU, persoalannya tidak sesederhana itu.

Ini menyangkut martabat sejarah.

NU bukan organisasi kemasyarakatan biasa yang dapat diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. NU adalah salah satu pilar yang membuat republik ini berdiri dan bertahan hingga hari ini. Karena itu terasa lancang apabila negara terlalu jauh mencampuri rumah besar NU.

Tidak elok jika penguasa bermain terlalu jauh dalam suksesi organisasi ulama. Dan tidak beretika apabila aparat negara ikut menentukan arah Muktamar. Namun demikian, ada harapan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memilih menjaga jarak dari dinamika internal NU.

Seorang negarawan sejati semestinya memahami bahwa menghormati NU bukan berarti mengendalikan NU, melainkan membiarkan warga nahdliyin menentukan jalannya sendiri. Pada titik ini, pandangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terasa relevan.

Gus Dur pernah mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Sebab ketika organisasi keagamaan terlalu dekat dengan negara, perlahan ia akan kehilangan daya kritis dan otoritas moralnya.

Itulah yang harus dijaga NU hari ini.

NU boleh dekat dengan negara, tetapi tidak boleh larut menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan sesaat. NU harus tetap menjadi penjaga moral republik.

Karena itu, Muktamar NU ke-35 bukan sekadar forum memilih Ketua Umum dan Rais Aam. Ia adalah ujian besar bagi kemandirian organisasi ini.

Apakah NU masih mampu berdiri di atas kaki sendiri?

Apakah para kiai masih dapat menentukan arah jam’iyah tanpa tekanan kekuasaan?

Dan apakah negara masih memiliki adab terhadap organisasi yang ikut mendirikan NKRI ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang kelak memenangkan Muktamar. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi kepemimpinan PBNU. Yang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa.

Bangsa yang baik semestinya tahu cara menghormati para pendirinya: bukan dengan mencampuri rumah mereka, melainkan dengan menjaga kehormatan dan independensinya.