SURABAYA, sanubari.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto memang lagi melakukan penghematan anggaran besar-besaran. Kegiatan yang tidak penting, tidak perlu dilakukan. Kebijakan itu diambilnya untuk kepentingan masyarakat luas.
Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong saya ingin dihentikan! Dibersihkan!, tegas Prabowo saat menghadiri Kongres XVIII Muslimat NU, di Jatim International Expo Convention Exhibition, Senin 10 Februari 2025.
Baca Juga: Optimalisasi Program Prioritas untuk Pemerataan Kesejahteraan: Arahan Gubernur Jawa Timur
Prabowo mengungkapkan, ada segelintir pihak yang tak ingin kebijakan tersebut terjadi. Namun, Prabowo tidak menghiraukannya. Ia tetap berpegang teguh pada kepentingan penghematan anggaran untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Ada. Ada saja orang yang melawan saya. Dari birokrasi, merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Itu ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, tegas mantan perwira Kopassus itu.
Penghematan uang dilakukan itu, ditegaskannya, guna merealisasikan program yang langsung mengena ke masyarakat. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan sekolah.
Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah?, lanjutnya.
Oleh karena itu, Prabowo memangkas beberapa anggaran. Termasuk anggaran perjalanan dinas ke Luar Negeri. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Nggak usah ke luar negeri. Lima tahun kalau perlu, jelasnya.
Loh Presiden Prabowo sering ke Luar Negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara oleh negara-negara penting, saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa, tambah Prabowo.
Baca Juga: “Jahitan Strategis” Khofifah: Sinkronisasi Tiga Level Pembangunan Jadi Kunci RPJMD Jatim 2025-2029
Efisiensi anggaran yang dimaksud Prabowo itu dapat dilihat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025.
Mantan Menteri Pertahanan RI ini telah memerintahkan penghematan anggaran dengan memotong dana untuk kementerian atau lembaga (K/L) sejumlah Rp256,1 triliun.
Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.
Setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.
Baca Juga: Dukung MBG, PT JGU Gandeng KMP untuk Produksi Beras Fortifikasi
Untuk menindaklanjuti arahan Presiden, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang harus dipotong anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen
Kebijakan Presiden Prabowo ini menyebabkan pengurangan anggaran pada beberapa pos di berbagai K/L. Pemotongan anggaran ini dipastikan akan berdampak pada penghapusan beberapa program kerja akibat terbatasnya dana.
Editor : Redaksi Sanubari
