LAMONGAN, sanubari.co.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jumat, 18 September 2026.
Sebanyak 105 keluarga atau 590 jiwa di Dusun Bulu terdampak kekeringan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan empat truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter, tiga unit tandon, dua tandon lipat, serta 100 jeriken.
Baca Juga: Trans Jatim Gratis Rayakan Harhubnas
Khofifah mengatakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak kekeringan merupakan bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Dukungan pemerintah provinsi, kata dia, sekaligus memperkuat penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
"Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah provinsi terus membersamai pemerintah kabupaten untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, sarana penampungan menjadi bagian penting dalam distribusi bantuan air bersih. Tandon dan jerigen memungkinkan warga menyimpan air dan menggunakannya secara lebih efektif untuk kebutuhan rumah tangga.
"Jadi bukan hanya dropping airnya, tetapi juga kita siapkan tempat penampungannya. Dengan begitu, ketika air datang, masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan," katanya.
Dukungan di Dusun Bulu merupakan bagian dari penanganan kekeringan yang lebih luas di Kabupaten Lamongan. Hingga saat ini, sebanyak 7.339 keluarga atau 26.551 jiwa di 10 kecamatan terdampak kekeringan.
Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sarirejo sebanyak 957 jiwa, Bluluk 2.029 jiwa, Pucuk 598 jiwa, Karangbinangun 2.384 jiwa, Glagah 10.352 jiwa, Deket 6.778 jiwa, Modo 2.189 jiwa, Sambeng 434 jiwa, Kembangbahu 240 jiwa, dan Mantup 590 jiwa.
Untuk memperkuat penanganan kekeringan di Lamongan, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan dukungan anggaran distribusi air bersih sebesar Rp 61.419.700 untuk 126 rit.
Pemprov juga memberikan 70 unit tandon dan 150 jerigen sebagai sarana penampungan. Khofifah mengatakan intervensi tersebut merupakan upaya untuk melapisi sekaligus memperkuat langkah pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani kekeringan.
Hingga 17 September 2026, sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status darurat kekeringan.
“Maka sebetulnya kehadiran Pemprov itu mensubstitusi, melapisi apa yang sudah dilakukan oleh para bupati dan wali kota. Jadi yang sudah dilakukan Pak Bupati Lamongan, kita memberikan pelapisan," tambah Khofifah.
Petakan Sumber Air Baru
Selain mendistribusikan air bersih, Pemprov Jawa Timur melakukan mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 3 September 2026. Operasi dilakukan ketika terdapat pergerakan awan yang berpotensi menghasilkan hujan di wilayah tertentu.
“Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan," kata Khofifah.
Namun, Khofifah menilai penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air bersih dan rekayasa cuaca.
Pemerintah perlu mencari solusi yang lebih strategis dengan mengidentifikasi sumber air terdekat yang dapat diakses dan dialirkan ke wilayah yang mengalami kekeringan.
Baca Juga: Kanvas Pengabdian SBY di Surabaya
Karena itu, Pemprov Jawa Timur mendorong pemetaan potensi sumber air baru, termasuk kemungkinan pembangunan sumur bor dan pengembangan sistem pengaliran dari wilayah lain yang memiliki sumber air.
"Bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses," ujarnya.
Khofifah mengatakan Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Timur terus berupaya menemukan dan mengembangkan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk wilayah yang mengalami atau berpotensi mengalami kekeringan.
Dalam kunjungannya ke Lamongan, salah satu potensi sumber air yang berjarak sekitar lima kilometer dari Dusun Bulu akan dikaji kemungkinan pemanfaatannya. Namun, upaya tersebut perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik setiap wilayah.
"Tadi disampaikan Pak Bupati, kira-kira ada lima kilo dari sini akan dilihat oleh beliau potensi kemungkinan bisa ditarik ke daerah ini,” katanya.
“Ada yang potensinya lumayan, tapi kemudian desa di tempat sumber air itu keberatan sehingga tidak jadi ditarik airnya. Jadi masing-masing punya spesifikasi," kata Khofifah lagi.
Selain memanfaatkan sumber air permukaan, pemerintah juga mempertimbangkan pengeboran sumur di titik-titik yang memiliki potensi air. Khofifah mengatakan hasil pengeboran tidak selalu sama karena kondisi geologis setiap wilayah berbeda.
"Ada titik yang saya baru kunjungi kira-kira dua minggu lalu, tapi tiga tahun lalu saya sudah ke situ. Jadi sudah dibor sampai 200 meter, ketemunya batu, sudah sampai 19 mata bor itu putus. Artinya ada kesulitan-kesulitan tertentu. Tapi juga ada yang 90 meter ketemu air," tuturnya.
Baca Juga: Jawa Timur Teken PKS dengan Unhan RI, Khofifah: Perkuat Kedaulatan Pangan dan Mitigasi Bencana
Pemprov Jawa Timur juga melihat kemungkinan membangun sistem pengaliran air dari kawasan yang memiliki sumber air menuju wilayah yang membutuhkan. Opsi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan kelayakan teknis setiap daerah.
"Ada juga yang dari gunung bisa ditarik seperti dari Arjuna bisa ditarik ke Singosari dan seterusnya. Jadi opsi untuk bisa mengidentifikasi sumber-sumber terdekat, termasuk di dalamnya adalah melakukan pengeboran sumur di daerah yang potensial, kita akan maksimalkan ikhtiar itu," ujar Khofifah.
22 Kabupaten Sudah Distribusi Air
Hingga saat ini, 22 kabupaten di Jawa Timur telah melaksanakan distribusi air bersih sebagai respons atas kesulitan akses air yang dialami masyarakat.
Ke-22 kabupaten tersebut adalah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.
Khofifah menegaskan penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat.
Respons cepat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, tetapi pada saat yang sama solusi jangka panjang harus disiapkan agar ketahanan air masyarakat semakin kuat.
Ia berharap bantuan air bersih dan sarana penampungan tersebut dapat meringankan beban warga Dusun Bulu serta masyarakat Lamongan lainnya yang terdampak kekeringan.
"Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ikhtiar bersama, pemerintah hadir, dan mudah-mudahan segera turun hujan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," jelasnya. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob
