Jakarta, sanubari.co.id — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, masih terjadi di sejumlah daerah hingga pertengahan September 2026. Fenomena ini terpantau di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Di Sulawesi Selatan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Makassar sempat mengular hingga berjam-jam, bahkan memaksa penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian BBM. Dampaknya dirasakan langsung oleh sektor pendidikan. Pemerintah Kota Makassar menetapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa TK hingga SMP mulai 12 hingga 19 September 2026 akibat gangguan mobilitas yang ditimbulkan.
Kondisi serupa juga dilaporkan di Jambi, Merangin, Sarolangun, Muara Bungo, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana sebagian pengemudi truk harus menunggu semalaman demi mendapatkan solar. Di Pulau Jawa, antrean panjang bahkan mengular di sepanjang jalur tol dan Pantura dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.
Menanggapi keresahan publik, Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto, menegaskan pihaknya tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan distribusi BBM dan elpiji.
"Kami tidak akan tinggal diam," tegasnya kepada wartawan di Makassar.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menanggapi kelangkaan BBM sebagai indikasi nyata ketahanan energi RI masih sebatas di atas kertas. Kenyataan di lapangan tidak sama. Untuk itu, presiden harus segera mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga terkait.
“Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita,” kata Fabby.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa secara umum stok BBM nasional masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Pertamina menyebut lonjakan antrean lebih disebabkan perilaku panic buying di tengah masyarakat, dipicu kekhawatiran akan kelangkaan itu sendiri.
Pertamina mencatat kenaikan kebutuhan solar sekitar 10–15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026, seiring meningkatnya aktivitas logistik dan melebarnya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi setelah penyesuaian harga pada 1 September 2026 kemarin.
Sebagai respons, Pertamina telah menambah pasokan dan armada distribusi ke sejumlah daerah terdampak, termasuk penambahan suplai harian antara 10 hingga 20 persen di beberapa wilayah seperti Bondowoso, Jawa Timur. Di Makassar, langkah penambahan pasokan mulai menunjukkan hasil, dengan antrean yang berangsur melandai pada akhir pekan lalu.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai persoalan ini bukan sekadar gangguan distribusi semata, melainkan mencerminkan tekanan struktural pada anggaran subsidi energi nasional, terutama sejak penerapan campuran biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 lalu. Pemerintah daerah dan aparat kini terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna mencegah kelangkaan berkepanjangan.
Editor : Robby