SURABAYA, sanubari.co.id - Akhir-akhir ini dihebohkan beredarnya beras oplosan di pasaran. Fenomena ini menjadi atensi khusus dari Pemprov Jatim. Saat ini, Satgas Pangan pun bergerak melakukan penyisiran dan pengawasan.
“Ini akan menjadi atensi yang sangat khusus. Bahkan menjadi fokus dari Satgas Pangan. Disperindag Jatim akan ikut berperan mengatasi hal itu,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sabtu 19 Juli 2025.
Baca Juga: Jatim Buka Peluang Kerjasama Strategis dengan Spanyol
Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan turut berperan dalam perlindungan konsumen. Termasuk juga pengawasan peredaran beras oplosan. Pengawasan dilakukan secara terpadu di bawah komando Satgas Pangan.
“Kami bekerja bersama untuk melakukan investigasi dan supervisi terhadap beras oplosan itu. Pengawasan itu sangat serius,” tegas ketua DPD Demokrat Jatim itu.
Terkait hasil temuan di lapangan, Emil menyebut akan diumumkan langsung oleh Satgas Pangan. “Saya rasa nanti Satgas Pangan yang mengumumkan. Karena kita satu pintu. Satu komando,” katanya.
Baca Juga: Demokrat Jatim Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Sekitar Kantor DPD
Emil menilai, pengoplosan beras merugikan dari tiga sisi. Utama yang saling berdampak terhadap masyarakat dan sektor pertanian. Menurutnya, beras medium yang seharusnya terjangkau, malah dioplos. Dijual sebagai beras premium.
“Konsumen kecil jadi kesulitan mendapatkan beras medium. Karena barangnya tidak ada,” ujarnya.
Baca Juga: Demokrat Jatim Siap Musda, Emil: Kami Tunggu Arahan DPP
Lalu, konsumen yang membeli beras premium juga dirugikan. Karena kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Selanjutnya, sektor pertanian turut terdampak. Karena padi merupakan komoditas yang mendapatkan banyak subsidi pemerintah.
“Pemerintah sudah memberi subsidi besar untuk benih dan pupuk. Tujuannya agar petani sejahtera dan masyarakat mendapat harga terjangkau. Maka langkah efektif harus segera dilakukan untuk menyikapi ini,” tegasnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
