BONTANG, sanubari.co.id - Pemerintah kota (Pemkot) Bontang terus menata aset daerah. Tujuannya agar lebih rapi, transparan dan bernilai guna. Salah satunya bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berbagai upaya dilakukan untuk merealisasikan itu. Misalnya saja melalui koordinasi antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) dengan Kantor Pertanahan/BPN-ATR Kota Bontang.
Baca Juga: ATR/BPN Kebut 11 Juta Sertifikat MBR
Beberapa waktu lalu, Perkim Bontang meminta konfirmasi terkait peta pertanahan atas aset pemerintah. Langkah tersebut dinilai bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting untuk memastikan keakuratan data aset milik daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, Hamim Mudayana mengatakan, kesesuaian antara data spasial berupa peta dan data administrasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan aset yang sehat.
“Kalau data sudah sinkron, pengelolaan aset akan lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Hamim, Selasa, 28 April 2026.
Baca Juga: Sertifikasi Lahan Pemkot Sudah 90 Persen, Pertanahan Bontang Percepat Penyelesaian
Proses verifikasi juga berfungsi mencegah potensi persoalan di kemudian hari, seperti tumpang tindih lahan maupun sengketa kepemilikan. Data yang valid dinilai bukan hanya penting sebagai arsip, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat.
Hamim menambahkan, sinkronisasi data turut berdampak pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Aset yang memiliki data jelas dan terverifikasi akan lebih mudah dikelola, dikembangkan, bahkan dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat.
“Data yang akurat membuat pemanfaatan aset bisa lebih terarah dan tepat sasaran,” katanya.
Baca Juga: ATR/BPN Rilis Tiga Layanan Baru
Koordinasi lintas instansi tersebut sekaligus menjadi contoh tata kelola aset daerah yang berbasis data, terintegrasi, dan transparan. Melalui proses itu, seluruh aset daerah diharapkan memiliki kejelasan status sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan di kemudian hari.
“Dengan fondasi data yang kuat, pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tuturnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
