JAKARTA, sanubari.co.id - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aria Bima, mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di Indonesia.
Salah satu terobosan yang dinilai signifikan adalah pembentukan dashboard pengaduan pertanahan berbasis digital, yang memungkinkan laporan masyarakat langsung masuk ke Komisi II.
Baca Juga: Menteri Nusron Minta APH Perkuat Kolaborasi Berantas Mafia Tanah
“Bersama Kementerian ATR/BPN, kami membentuk dashboard pengaduan pertanahan. Sebuah sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan persoalan pertanahan. Ini bagian dari keinginan kita merespons tuntutan masyarakat,” kata Aria Bima di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
Sepanjang 2025, Komisi II DPR RI menerima lebih dari 200 pengaduan pertanahan. Laporan itu mencakup sertipikat ganda, konflik masyarakat dengan korporasi baik swasta maupun BUMN, sengketa administrasi, hingga dugaan praktik mafia tanah.
Melihat tingginya jumlah aduan, dashboard tersebut dirancang sebagai ruang publik yang dapat diakses tanpa harus membawa persoalan langsung ke ruang sidang komisi.
Baca Juga: ATR/BPN Akan Tinjau Ulang Tata Ruang Tiga Provinsi Pascabanjir Bandang
“Melalui dashboard itu, kita melakukan transformasi prosedural dan transformasi substansial. Pengaduan yang lebih dari 200 kasus ini akan ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Kementerian ATR/BPN,” ujar Aria Bima.
Dalam konferensi pers yang juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Aria Bima menegaskan bahwa kolaborasi Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bukti komitmen memperbaiki tata kelola pertanahan.
Baca Juga: Menteri ATR Nusron Wahid: Distribusi Tanah Harus Lebih Adil
Termasuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara. “Ini sudah kita sepakati dan akan terus kita reviu satu per satu, kasus per kasus, yang bisa kita akses secara real time,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Dermawan; Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta jajaran lainnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
