SURABAYA, sanubari.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menegaskan pelayanan dasar bagi masyarakat tidak boleh terganggu dalam kondisi apapun. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. Serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur Mohammad Yasin. Kegiatan itu membahas rancangan awal RKPD Jawa Timur 2027.
Baca Juga: Misi Dagang Jatim Catatkan Transaksi Rp 3,15 Triliun
“Ini masih bulan Januari, tapi kita sudah bicara 2027. Mengapa demikian? Karena ini adalah proses yang berkesinambungan. Kita memulai sedini mungkin,” kata Emil.
Emil menekankan pentingnya memastikan program kerja tahun 2026 berjalan optimal, sembari mulai menyiapkan perencanaan tahun 2027.
Karena itu, tema pembangunan 2027 difokuskan pada pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan bencana.
Menurut Emil, memprediksi kondisi masa depan secara akurat bukan perkara mudah. “Memprediksi secara akurat hari ini sangat menantang, karena kondisi global terus berubah dan tantangan alam semakin besar,” ujarnya.
Baca Juga: Pelindo Regional 3 Jawa Perkuat Komitmen K3 Lewat Management Walkthrough
Meski demikian, Emil menegaskan pelayanan dasar harus tetap berjalan dengan baik, apapun situasinya. Pelayanan kesehatan dan pendidikan, kata dia, tidak boleh terganggu. Selain itu, upaya penanggulangan bencana harus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
“Ini yang ingin mulai kita sepakati, bagaimana sinergi dan keselarasan lintas hierarki, dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan bahwa penguatan pelayanan dasar sejalan dengan amanat undang-undang otonomi daerah.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan Lewat Jatim Cerdas, Gubernur Khofifah Terima Penghargaan BMPS
Ia menyebut urusan wajib pelayanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, urusan sosial, infrastruktur dasar, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). “Lima hal inilah yang akan menjadi fokus dalam tema pembangunan tahun 2027,” kata Yasin.
Meski begitu, Yasin menegaskan sektor lain tetap penting untuk diperhatikan. Namun, pemerintah daerah akan memetakan prioritas antara urusan yang penting dan yang paling mendesak.
“Semuanya penting. Tetapi mana yang paling urgen, itu yang harus kita alokasikan sesuai kemampuan fiskal yang justru tidak meningkat, melainkan menurun, akibat penyesuaian anggaran dari dana transfer,” ujarnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
