IKN, sanubari.co.id - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kutai Kartanegara (Kukar) telah dilantik. Pelantikan itu dilakukan serentak dengan DPC ABPEDNAS se-Kaltim di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua DPC ABPEDNAS Kukar Jannes Manaek Pasaribu mengatakan, organisasi ini hadir untuk memastikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya secara profesional, berintegritas dan berpihak kepada masyarakat desa. Khususnya di Kukar.
Baca Juga: GAMKI Bontang Terpilih, Tulo Ditunjuk Jadi Nahkoda
“Sinergitas antara BPD dan Kepala Desa bukanlah bentuk pertentangan. Melainkan kemitraan yang sehat dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan dan berkeadilan,” katanya, Jumat, 13 Februari 2026.
Untuk mencapai target tersebut, ia mendorong seluruh anggota BPD untuk meningkatkan kapasitas diri. Termasuk memahami regulasi. Serta menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah desa.
“Desa yang kuat adalah desa yang mampu membangun dengan semangat kebersamaan dan pengawasan yang konstruktif. Kami mengajak seluruh Kepala Desa untuk membangun sinergi yang sehat dengan BPD,” katanya lagi.
Penandatanganan komitmen Ketua DPC ABPEDNAS Kukar Jannes Manaek Pasaribu
Ketua DPC Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kukar ini menambahkan, desa akan maju ketika eksekutif dan legislatif desa berjalan beriringan. Saling menghormati kewenangan dan berfokus pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Temui Gus Yahya, GAMKI Dorong Kolaborasi Lintas Iman Hadapi Intoleransi
“Pengawasan yang dilakukan BPD bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat desa,” ucapnya.
Karena itu, Jannes berpesan kepada seluruh kepala desa selaku pelaksana kegiatan anggaran, agar dapat menjalankan amanah. Jangan pernah bermain-main dengan anggaran desa. Karena, pastinya akan bermasalah dengan hukum.
“Kami mengingatkan agar setiap pelaksanaan kegiatan anggaran desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dana desa adalah amanah yang harus dikelola dengan integritas dan profesionalisme,” terangnya.
Baca Juga: Hadiri Penutupan Munas I GEMAPAKTI, Alan: Pemuda Lintas Iman Komitmen Bersamai Penghayat Kepercayaan
Ia juga menegaskan, BPD juga harus memprioritaskan program Presiden RI Prabowo Subianto: Jaga Desa. Tujuannya untuk memberdayakan kepala desa dan aparat desa dengan pendampingan dan pemantauan real-time.
Hal itu dilakukan untuk berkolaborasi membangun ekonomi desa. Sehingga kemiskinan berkurang dan pertumbuhan merat.
Dalam kegiatan tersebut, Jamintel (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani hadir. Pun termasuk Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Serta Ketua Umum ABPEDNAS Ir H Indra Utama. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
