BONTANG, sanubari.co.id - Banjir rob menjadi masalah besar bagi masyarakat di Bontang Kuala. Tingginya bisa mencapai satu meter. Alhasil, kalau banjir itu datang, dipastikan masyarakat di sana tidak bisa melintas dengan menggunakan kendaraan. Hanya bisa jalan kaki. Itu juga menggunakan trotoar.
Pengakuan dari warga setempat, banjir rob itu bisa menggenangi jalan dalam satu bulan bisa dua kali. Atau total 10 hari. Itu juga, surutnya butuh waktu yang cukup lama. Dampaknya, semua aktivitas trehambat.
Baca Juga: Progres Parkiran RS Taman Sehat Baru 6,8 Persen, Bisa Capai Target?
Pemerintah kota Bontang berusaha mengendalikan banjir rob itu. Mereka pun membangun komunikasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian Pekerjaan Umum regional Kaltim. Karena, status Jalan Piere Tendean itu adalah jalan nasional.
Rombongan BBPJN itupun datang ke Kota Taman untuk melihat kondisi jalan yang berada di Kelurahan Bontang Kuala tersebut. Walau sebenarnya, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sudah empat kali mereka datang ke lokasi tersebut.
Dalam kunjungan sebelumnya, sempat mencuat wacana pembangunan jalan layang (fly over). Sayangnya, hingga saat ini proyek tersebut belum terlaksana. Karena anggaran yang diperlukan cukup besar.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Yudi Hardiana mengatakan, program penanganan banjir rob belum diusulkan di anggaran 2026. Pria yang menjabat kurang lebih 2 bulan ini turun untuk meninjau langsung jalan di menuju Bontang Kuala itu.
Tujuannya, agar penanganannya dapat dilakukan dengan tepat dan menyeluruh. Sehingga, permasalahan banjir rob itu bisa terselesaikan. Tanpa membuat masalah baru usai penanganannya.
Tim BBPJN Regional Kaltim saat melihat kondisi aliran laut di Bontang Kuala, Selasa 9 September 2025.
“Penanganan ini belum diusulkan dalam program di 2026. Kami datang silaturahmi. Ini solusinya sama-sama harus didorong oleh Pemkot Bontang,” katanya dalam kunjungannya, Selasa 9 September 2025.
Baca Juga: Ornamen di Bontang Rusak, Sahib Minta Kontraktor Bertanggung Jawab
Dalam kunjungannya, BBPJN Regional Kaltim didampingi rombongan Komisi C DPRD Bontang dan asisten dua Pemkot Bontang Lukman.
Sebagai informasi, jalan akses utama menuju Kampung Bontang Kuala merupakan aset Pemerintah Pusat di bawah naungan BBPJN Kaltim. Panjang jalan yang rencananya akan dibenahi itu mencapai 950 meter.
Kepala Dinas PUPR Kota Bontang Edy Prabowo mengatakan, sudah beberapa kali dinas yang ia pimpin itu menyampaikan usulan ke pemerintah pusat untuk penanganan banjir rob di sepanjang jalan itu.
Bahkan dalam master plan penanganan banjir rob, Pemkot sudah memberikan beberapa alternatif. Mulai dari pembangunan folder hingga perbaikan jalan. Sayangnya permintaan itu tak kunjung direalisasikan.
Baca Juga: SR Dibangun, Andi Faizal: Tingkat Putus Sekolah akan Berkurang
Padahal Bontang Kuala merupakan ikon wisata yang perlu dipertahankan. Sebab jumlah kunjungan akan semakin menurun apabila akses jalan tidak diperbaiki. “Ini perlu penanganan segera. Kasihan warga di dalam yang selalu berdampak,” kata Edy.
Sebelumnya, DPRD dan Pemkot Bontang juga sepakat untuk membangun polder Bontang Kuala. Tujuannya sama. Yakni untuk membantu mengendalikan banjir rob itu. Bahkan, proyek itu menjadi pekerjaan prioritas sembari melakukan pembenahan waduk waduk Kanaan. Dalam pengerjaan polder itu, disepakati menggunakan anggaran tahun jamak.
“Karena itu, kami akan fokuskan pembangunan saat ini untuk polder Bontang Kuala dulu. Saya minta dinas terkait bisa menyelesaikan semua prosesnya. Termasuk titik mana saja yang akan dibangun polder dan lahan yang harus dibebaskan,” kata Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Sabtu 16 Agustus 2025.
Sementara, pembangunan jalan layang itu, pemkot Bontang menyerahkan penuh pembangunannya kepada BBPJN regional Kaltim. Karena, status jalannya merupakan jalan nasional. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
